Bukan nasihat pajak. Seluruh hasil di HitungPPh adalah simulasi edukatif berdasarkan pemahaman kami atas peraturan yang berlaku per 9 November 2026.
- Hasil dapat berbeda dari perhitungan pemberi kerja karena kebijakan internal (komponen upah, pembulatan, tunjangan, natura, iuran tambahan), kondisi khusus, atau perubahan peraturan.
- Untuk pelaporan SPT, gunakan bukti potong resmi dan sistem Coretax DJP. Untuk sengketa ketenagakerjaan (pesangon, lembur, THR), rujuk PK/PP/PKB, Disnaker setempat, atau penasihat hukum.
- Data UMP/UMK dihimpun dari Keputusan Gubernur dan sumber publik; cocokkan dengan SK resmi sebelum dipakai untuk penggajian.
- Kami tidak berafiliasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau BPJS Ketenagakerjaan.
Sumber resmi: pajak.go.id, jdih.kemenkeu.go.id, peraturan.bpk.go.id, bpjsketenagakerjaan.go.id, bpjs-kesehatan.go.id, kemnaker.go.id.