HitungPPh adalah kumpulan kalkulator pajak dan gaji untuk karyawan, HR, pemilik usaha kecil, dan siapa pun yang ingin memahami angka di slip gajinya. Kami percaya perhitungan pajak tidak harus jadi kotak hitam: setiap hasil di situs ini disertai langkah hitung dan dasar hukumnya.
Siapa kami dan mengapa situs ini dibuat
HitungPPh dikelola oleh tim kecil yang terbiasa menangani penggajian dan administrasi pajak karyawan. Situs ini lahir dari pertanyaan yang terus berulang: kenapa potongan PPh 21 di slip gaji berubah-ubah sejak TER berlaku, kenapa PPh Desember membengkak, dan berapa sebenarnya hak THR, lembur, atau pesangon. Kami ingin jawaban yang bisa diperiksa ulang oleh siapa saja, bukan sekadar angka akhir.
Metodologi
- Rumus diambil langsung dari teks peraturan: PP 58/2023, PMK 168/2023, UU HPP, PMK 131/2024, PP 35/2021, Permenaker 6/2016, PP 68/2009, PP 55/2022 s.t.d.d. PP 20/2026, dan peraturan BPJS.
- Parameter yang berubah berkala (batas upah JP, UMP/UMK) diperbarui dari pengumuman resmi. Batas upah JP per 1 Maret 2026: Rp11.086.300 (surat BPJS Ketenagakerjaan B/1226/022026).
- Pembulatan: PPh 21 dibulatkan ke bawah ke rupiah penuh; PKP dibulatkan ke bawah ke ribuan; iuran BPJS dibulatkan ke rupiah terdekat.
Pengujian
Mesin perhitungan diuji otomatis setiap kali situs dibangun, antara lain dengan:
- Contoh DJP "Tuan R" (K/0, gaji Rp10 juta): TER 2% = Rp200.000/bulan, PPh setahun Rp2.715.000, Desember Rp515.000.
- Contoh Lampiran PMK 168/2023 "Tuan A" (K/0, bonus, THR, lembur, zakat): total Januari–November Rp50.120.000, PPh setahun Rp64.715.000, Desember Rp14.595.000.
- Contoh "Tuan B" (TK/0, mulai September): lebih potong Rp2.975.000.
- Uji batas tabel TER, tarif Pasal 17, batas upah BPJS, pengali lembur, tabel pesangon, PPN DPP 11/12, dan PPh final UMKM.
Hasil uji terakhir: 13 tes unit lulus, 0 gagal (105 pemeriksaan angka), dijalankan 9 November 2026.
Kebijakan redaksi & pembaruan
- Setiap halaman mencantumkan tanggal pembaruan terakhir dan daftar sumber resmi.
- Kami memantau rilis DJP, Kemenkeu, Kemnaker, BPJS, dan pemerintah daerah. Perubahan tarif atau batas upah diterapkan ke mesin perhitungan, lalu seluruh uji otomatis dijalankan ulang sebelum situs diperbarui.
- Data upah minimum (UMP/UMK) dicocokkan dengan keputusan gubernur; bila hanya tersedia dari sumber sekunder, halaman menyebutkannya.
- Koreksi dari pembaca diperiksa terhadap teks peraturan dan, bila benar, diperbaiki secepatnya.
Sumber resmi yang kami rujuk
- PP 58/2023 — Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 (JDIH BPK)
- PMK 168/2023 — Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh 21/26 (JDIH Kemenkeu)
- PMK 168/2023 beserta lampiran contoh perhitungan (pajak.go.id, PDF)
- Direktorat Jenderal Pajak — pajak.go.id
- PP 35/2021 — PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK (JDIH BPK)
- PP 49/2025 — Perubahan Kedua PP 36/2021 tentang Pengupahan (JDIH BPK)
- Permenaker 6/2016 — Tunjangan Hari Raya Keagamaan (JDIH BPK)
- PP 20/2026 — PPh final 0,5% UMKM (artikel resmi DJP)
- PMK 131/2024 — Perlakuan PPN tarif 12% (JDIH Kemenkeu)
- Kementerian Ketenagakerjaan — kemnaker.go.id
- BPJS Ketenagakerjaan — bpjsketenagakerjaan.go.id
- BPJS Kesehatan — bpjs-kesehatan.go.id
Keterbatasan
Kalkulator memakai asumsi umum dan tidak mencakup semua kasus khusus, misalnya PNS/TNI/Polri, pegawai tidak tetap harian, WNA yang disetahunkan, tunjangan natura tertentu, atau insentif PPh 21 DTP sektoral. Untuk keputusan penting, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak.
Ada masukan atau menemukan kesalahan? Hubungi kami.