Cara pakai
- Isi upah sebulan terakhir (upah pokok + tunjangan tetap).
- Isi masa kerja dalam tahun dan bulan.
- Pilih alasan PHK — faktor pengali pesangon berbeda-beda.
- Isi sisa cuti dan ongkos pulang bila ada. Slip menampilkan hak bruto, PPh 21 final, dan jumlah bersih.
Komponen hak PHK
1. Uang pesangon (UP) — Pasal 40 ayat (2)
| Masa kerja | UP |
|---|---|
| < 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 – < 2 tahun | 2 bulan |
| 2 – < 3 tahun | 3 bulan |
| 3 – < 4 tahun | 4 bulan |
| 4 – < 5 tahun | 5 bulan |
| 5 – < 6 tahun | 6 bulan |
| 6 – < 7 tahun | 7 bulan |
| 7 – < 8 tahun | 8 bulan |
| ≥ 8 tahun | 9 bulan |
2. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) — Pasal 40 ayat (3)
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 – < 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 – < 9 tahun | 3 bulan |
| 9 – < 12 tahun | 4 bulan |
| 12 – < 15 tahun | 5 bulan |
| 15 – < 18 tahun | 6 bulan |
| 18 – < 21 tahun | 7 bulan |
| 21 – < 24 tahun | 8 bulan |
| ≥ 24 tahun | 10 bulan |
3. Uang penggantian hak (UPH) — Pasal 40 ayat (4)
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja dan keluarga ke tempat diterima bekerja, serta hal lain yang diatur dalam PK, PP, atau PKB. UU Cipta Kerja menghapus penggantian perumahan & pengobatan 15% yang dulu ada di UU 13/2003.
Faktor pengali sesuai alasan PHK
| Alasan | UP | UPMK |
|---|---|---|
| Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian (Pasal 43 ayat (1)) | 0,5× | 1× |
| Efisiensi untuk mencegah kerugian (Pasal 43 ayat (2)) | 1× | 1× |
| Penggabungan, peleburan, pemisahan; pekerja tidak bersedia melanjutkan (Pasal 41) | 1× | 1× |
| Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus (2 tahun) (Pasal 44 ayat (1)) | 0,5× | 1× |
| Perusahaan tutup bukan karena rugi (Pasal 44 ayat (2)) | 1× | 1× |
| Keadaan memaksa (force majeure), perusahaan tutup (Pasal 45 ayat (1)) | 0,5× | 1× |
| Keadaan memaksa, perusahaan tidak tutup (Pasal 45 ayat (2)) | 0,75× | 1× |
| PKPU karena perusahaan rugi (Pasal 46 ayat (1)) | 0,5× | 1× |
| PKPU bukan karena rugi (Pasal 46 ayat (2)) | 1× | 1× |
| Perusahaan pailit (Pasal 47) | 0,5× | 1× |
| Permohonan PHK oleh pekerja karena pengusaha melakukan perbuatan yang dilarang (Pasal 48) | 1× | 1× |
| Pekerja melanggar PK/PP/PKB setelah diberi SP berturut-turut (Pasal 52 ayat (1)) | 0,5× | 1× |
| Sakit berkepanjangan / cacat akibat kecelakaan kerja > 12 bulan (Pasal 55) | 2× | 1× |
| Memasuki usia pensiun (Pasal 56) | 1,75× | 1× |
| Pekerja meninggal dunia (dibayarkan ke ahli waris) (Pasal 57) | 2× | 1× |
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 50) | – (uang pisah) | – |
| Mangkir 5 hari kerja berturut-turut (dianggap mengundurkan diri) (Pasal 51) | – (uang pisah) | – |
PPh 21 final atas pesangon (PP 68/2009)
- s.d. Rp50.000.000: 0%
- > Rp50 juta – Rp100 juta: 5%
- > Rp100 juta – Rp500 juta: 15%
- > Rp500 juta: 25%
Contoh: upah Rp7.000.000, masa kerja 6 tahun, PHK efisiensi untuk mencegah kerugian → UP 7 × Rp7 juta = Rp49 juta; UPMK 3 × Rp7 juta = Rp21 juta; total Rp70 juta; PPh final 5% × Rp20 juta = Rp1.000.000.
Contoh perhitungan pesangon PHK
Karyawan tetap dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan, upah Rp7.000.000, di-PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian (PP 35/2021 Pasal 43 ayat 2: pesangon 1×, UPMK 1×):
- Uang pesangon: masa kerja 6–7 tahun = 7 bulan upah → 7 × Rp7 juta = Rp49.000.000.
- UPMK: masa kerja 6–9 tahun = 3 bulan upah → Rp21.000.000.
- Uang penggantian hak: sisa cuti, ongkos pulang, dan hak lain sesuai perjanjian kerja.
Pesangon dan UPMK dikenai PPh 21 final: 0% sampai Rp50 juta, 5% untuk Rp50–100 juta, dan seterusnya (PP 68/2009). Dari total Rp70 juta, pajaknya 5% × Rp20 juta = Rp1.000.000.
Apakah resign dapat pesangon?
Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak mendapat uang pesangon maupun UPMK, tetapi berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai perjanjian kerja. Hak lain seperti JHT bisa dicairkan dari BPJS Ketenagakerjaan; lihat kalkulator BPJS.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah karyawan resign dapat pesangon?
Tidak mendapat uang pesangon dan UPMK. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam PK, PP, atau PKB.
Apakah karyawan kontrak (PKWT) dapat pesangon?
PKWT tidak mendapat pesangon, tetapi berhak atas uang kompensasi saat kontrak berakhir: masa kerja 12 bulan = 1 bulan upah, kurang dari itu prorata (PP 35/2021 Pasal 15–16).
Upah apa yang dipakai menghitung pesangon?
Upah terakhir berupa upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.
Apakah pesangon dipotong pajak?
Ya, dengan PPh 21 bersifat final sesuai PP 68/2009. Rp50 juta pertama tidak dikenai pajak.
Bagaimana jika perusahaan memberi lebih dari ketentuan?
Boleh. PP 35/2021 mengatur besaran minimal; PKB atau kesepakatan dapat memberi lebih.
Apakah JHT dan JKP terpisah dari pesangon?
Ya. Saldo JHT dicairkan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan manfaat JKP (uang tunai 6 bulan) diberikan BPJS bagi peserta yang memenuhi syarat. Keduanya di luar kewajiban pesangon perusahaan.
Berapa pajak pesangon?
PPh 21 final atas pesangon: 0% untuk Rp0–50 juta, 5% untuk di atas Rp50–100 juta, 15% untuk di atas Rp100–500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta (PP 68/2009).
Dasar hukum
- PP 35/2021 Pasal 40–59
- UU 13/2003 s.t.d.d. UU 6/2023 (Cipta Kerja)
- PP 68/2009 tentang Tarif PPh 21 atas Pesangon
- PMK 168/2023
Sumber resmi & referensi
- PP 35/2021 — PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK (JDIH BPK)
- JDIH Kemnaker — database peraturan ketenagakerjaan
- Direktorat Jenderal Pajak — pajak.go.id