Cara pakai
- Pilih status PTKP dan bulan mulai bekerja (pegawai baru di tengah tahun).
- Isi bruto rutin tiap bulan — gunakan "Isi cepat" lalu tambahkan bonus atau THR di bulan pembayarannya.
- Isi iuran JHT + JP yang dibayar pegawai dan zakat bila ada.
- Lihat kolom PPh 21 tiap bulan dan hasil masa pajak terakhir di slip.
Kapan tarif Pasal 17 dipakai?
Menurut PMK 168/2023, PPh 21 pegawai tetap dihitung dengan tarif Pasal 17 pada masa pajak terakhir, yaitu Desember, atau bulan saat pegawai berhenti bekerja. Pada masa itu seluruh penghasilan setahun dijumlah dan pajaknya dihitung ulang.
Tarif Pasal 17 (UU HPP)
| Lapisan PKP setahun | Tarif |
|---|---|
| s.d. Rp60.000.000 | 5% |
| > Rp60 juta – Rp250 juta | 15% |
| > Rp250 juta – Rp500 juta | 25% |
| > Rp500 juta – Rp5 miliar | 30% |
| > Rp5 miliar | 35% |
Pengurang penghasilan bruto
- Biaya jabatan 5% dari bruto, maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun.
- Iuran pensiun, JHT, dan JP yang dibayar sendiri oleh pegawai.
- Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja.
Contoh PMK 168/2023 (Tuan A, K/0)
Gaji Rp10 juta + tunjangan Rp20 juta + premi JKK/JKM Rp80 ribu per bulan, lembur Rp5 juta di Februari dan Mei, THR Rp20 juta di Juli, bonus Rp60 juta di Desember, iuran pensiun Rp100 ribu dan zakat Rp200 ribu per bulan. Total dipotong Januari–November dengan TER: Rp50.120.000. Bruto setahun Rp450.960.000 → PKP Rp382.860.000 → PPh setahun Rp64.715.000 → PPh 21 Desember Rp14.595.000. Hasil kalkulator ini identik (lihat hasil uji di halaman Tentang).
Pegawai baru atau resign
Untuk pegawai yang mulai bekerja di tengah tahun, pilih bulan mulai. Biaya jabatan maksimal dihitung Rp500.000 × jumlah bulan bekerja. Contoh resmi Tuan B (TK/0, mulai September, gaji Rp15,5 juta): dipotong Rp1.085.000 × 3 bulan, sedangkan pajak setahun hanya Rp280.000, sehingga terdapat lebih potong Rp2.975.000 yang dikembalikan di Desember.
Untuk pegawai yang berhenti di tengah tahun, masa pajak terakhir adalah bulan berhenti; hitung cukup sampai bulan itu. Ketentuan penyetahunan bagi WNA yang meninggalkan Indonesia tidak dicakup kalkulator ini.
Contoh PPh 21 Desember
Lampiran PMK 168/2023 memuat contoh Tuan A (K/0, gaji Rp30.080.000) yang menerima bonus, THR, lembur, dan membayar zakat lewat pemberi kerja. Total PPh 21 Januari–November dengan TER Rp50.120.000. Di Desember, PKP setahun Rp382.860.000 menghasilkan PPh terutang Rp64.715.000 (5% × 60 jt + 15% × 190 jt + 25% × 132,86 jt). PPh 21 Desember = Rp64.715.000 − Rp50.120.000 = Rp14.595.000. Kalkulator ini menghasilkan angka yang sama.
Tips agar Desember tidak "kaget"
- Bonus dan THR menaikkan bruto setahun, sehingga selisih Pasal 17 sering menumpuk di Desember. Siapkan dananya sejak awal.
- Pastikan status PTKP per 1 Januari sudah benar. Status yang lebih tinggi dari seharusnya akan memicu kurang potong.
- Pegawai yang resign di tengah tahun dihitung ulang di bulan terakhir bekerja, bukan di Desember.
Untuk memahami tiap lapisan tarif, lihat tarif PPh 21 Pasal 17.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kenapa hasil Desember saya negatif?
Artinya potongan TER Januari–November lebih besar daripada pajak setahun. Ini wajar terjadi pada pegawai baru, penghasilan yang turun, atau adanya zakat. Pemberi kerja wajib mengembalikan kelebihan itu kepada pegawai.
Apakah bonus dan THR dihitung terpisah?
Tidak. Bonus dan THR digabung dengan gaji bulan pembayarannya lalu dikalikan TER. Di Desember semuanya ikut dihitung dalam penghasilan setahun.
Apa itu bukti potong 1721-A1?
Bukti potong tahunan yang diberikan pemberi kerja setelah masa pajak terakhir. Angka PPh 21 setahun di formulir itu dipakai untuk mengisi SPT Tahunan.
Bagaimana jika saya pindah kerja di tengah tahun?
Setiap pemberi kerja menghitung masa pajak terakhir masing-masing. Saat mengisi SPT Tahunan, penghasilan dari kedua tempat digabung sehingga bisa muncul kurang bayar karena PTKP dan lapisan tarif terpakai dua kali.
Apakah PKP dibulatkan?
Ya. Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah ke ribuan rupiah penuh sebelum dikalikan tarif Pasal 17.
Kapan PPh 21 tahunan dihitung?
Pada masa pajak terakhir: Desember untuk pegawai yang bekerja setahun penuh, atau bulan terakhir bekerja bila pegawai berhenti di tengah tahun.
Dasar hukum
- PMK 168/2023 Pasal 13–15 dan Lampiran
- UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a s.t.d.d. UU HPP
- PMK 101/2016 (PTKP)
Sumber resmi & referensi
- PMK 168/2023 — Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh 21/26 (JDIH Kemenkeu)
- PMK 168/2023 beserta lampiran contoh perhitungan (pajak.go.id, PDF)
- PP 58/2023 — Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 (JDIH BPK)
- Direktorat Jenderal Pajak — pajak.go.id