Posisi UMP Nusa Tenggara Barat dibanding provinsi lain
Dengan Rp2.673.861, Nusa Tenggara Barat berada di peringkat 33 dari 38 provinsi, 23,79% di bawah rata-rata nasional Rp3.508.714. Kenaikan tahun ini sebesar Rp70.930 (2,73%) dari Rp2.602.931 pada 2025.
| Provinsi di Bali & Nusa Tenggara | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Bali | Rp3.207.459 | 7,04% |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 | 2,73% |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 | 5,45% |
UMK di Nusa Tenggara Barat
Kami belum memiliki data UMK 2026 yang terverifikasi untuk kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Bila suatu kabupaten/kota tidak menetapkan UMK, upah minimum yang berlaku adalah UMP Rp2.673.861.
Ketentuan penting
- UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih diupah berdasarkan struktur dan skala upah.
- Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum; pelanggarannya dapat dipidana sesuai UU Ketenagakerjaan s.t.d.d. UU Cipta Kerja.
- Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban upah minimum; upahnya berdasarkan kesepakatan dengan batas tertentu.
- Komponen upah minimum adalah upah pokok + tunjangan tetap (upah pokok minimal 75%).
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa UMP Nusa Tenggara Barat 2026?
UMP Nusa Tenggara Barat 2026 ditetapkan Rp2.673.861 per bulan, berlaku sejak 1 Januari 2026.
Berapa kenaikan UMP Nusa Tenggara Barat dari 2025?
Naik Rp70.930 atau 2,73% dari Rp2.602.931 pada 2025.
Berapa gaji bersih pekerja UMP Nusa Tenggara Barat?
Dengan status TK/0 dan seluruh program BPJS, gaji bersih sekitar Rp2.566.906 per bulan setelah potongan BPJS Rp106.955 (PPh 21 TER 0%).
Berapa upah lembur per jam di UMP Nusa Tenggara Barat?
Upah sejam = 1/173 × Rp2.673.861 = Rp15.456. Lembur jam pertama di hari kerja dibayar 1,5× (Rp23.184), jam berikutnya 2× (Rp30.912).
Apakah UMP Nusa Tenggara Barat kena pajak?
Untuk status TK/0, bruto PPh 21 Rp2.795.254 masih di bawah batas TER A Rp5.400.000, sehingga PPh 21 bulanannya Rp0. Pajak setahun tetap dihitung ulang di Desember.
Sumber: Keputusan Gubernur masing-masing provinsi (dihimpun dari rilis Kemnaker/pemprov dan media). Selalu cocokkan dengan SK resmi sebelum dipakai untuk penggajian.
Kalkulator terkait
Sumber resmi & referensi
- PP 49/2025 — Perubahan Kedua PP 36/2021 tentang Pengupahan (JDIH BPK)
- Kementerian Ketenagakerjaan — kemnaker.go.id
← Lihat UMP 2026 semua provinsi · Daftar UMR/UMK 2026 · UMP 2027